Wali Nanggroe "Mengekor" Gubernur Aceh, Habiskan Uang Rakyat Tanpa Manfaat

loading...
loading...
loading...
SETELAH resmi dilantik sebagai Wali Nanggroe Aceh lengkap dengan gelar bak setinggi langit, Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haytar belum memiliki pekerjaan “tetap”, selain terus “mengekor” tugas Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, dimana pun ia berada.
Wali Nanggroe "Mengekor" Gubernur Aceh, Habiskan Uang Rakyat Tanpa Manfaat
Malik Mahmud adalah pria kelahiran Singapura yang berada di luar negeri ketika perang berkecamuk di Aceh hampir 30 tahun lamanya. Dan, berdiam di Aceh untuk pertama kalinya setelah perdamaian tercapai pada tahun 2005. Ironis! Bila demikian halnya, sungguh sangat disesalkan. 

Sebab, tidak sedikit uang rakyat yang telah dikuras menjadi sia-sia belaka. Hampir semua orang di Aceh mengetahui bahwa dana yang dianggarkan untuk Wali Nanggroe berjumlah puluhan miliar rupiah atau bahkan lebih dimasa yang akan datang. Keberadaan Wali Nanggroe sebenarnya masih menjadi polemik di Aceh. 

Sempat muncul beberapa protes yang disuarakan oleh rakyat di beberapa daerah di Aceh. Namun, dikarenakan mayoritas Anggota DPR Aceh berasal dari fraksi Partai Aceh, dimana Malik Mahmud juga betindak sebagai Tuha Peut (salah pimpinan majelis tertinggi partai), maka suara-suara protes cenderung “diabaikan”. 

Pelantikan Wali Nanggroe yang agak tergesa-gesa menjelang pemilu 2014, telah mendapatkan warning dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi, sikap “bersikukuh” dan tidak mau ambil pusing sebagian besar anggota DPR Aceh telah menghasilkan apa yang terjadi di lapangan. Malik Mahmud terlihat sering “menempel” dengan Zaini Abdullah. Kalau memang demikian, lebih baik ia dijadikan sebagai asisten Gubernur Aceh saja. 

Supaya Wali Nanggroe tidak terus “mengekor” Gubernur Aceh dengan tindak tanduknya yang tidak jelas. Sikap Wali Nanggroe semacam itu, memperlihatkan bahwa tujuan pembentukan lembaga baru itu telah melenceng dari amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 

Dimana dicantumkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe diamanahkan sebagai pemersatu Aceh secara adat. Apakah tugas pemimpin adat “mengekor” dan “menjiplak” tugas Gubernur Aceh? Semenjak awal pengesahannya, Wali Nanggroe memang telah menimbulkan masalah. Meuligoe atau istana tempat kediaman Wali Nanggroe dibangun dengan uang rakyat senilai Rp 85 miliar. 

Itu belum termasuk biaya operasional dan lembaga-lembaga lain yang akan dibentuk dan bernaung di bawah “titah” Wali Nanggroe. Sungguh suatu pemborosan sistematis yang telah diskenariokan sebelumnya.

Kehadiran Wali Nanggroe belum menampakkan manfaat yang nyata bagi rakyat Aceh hingga hari ini. Kita semua tentunya belum tahu bagaimana kondisinya ke depan. Satu hal yang pasti, jika Lembaga Wali Nanggroe tidak memberikan manfaat bagi rakyat Aceh, sebaiknya dibubarkan saja agar uang rakyat Aceh tidak dihabiskan sia-sia untuk kepentingan personal dan kelompok atau partai tertentu.
sumber: www.kompasiana.com
loading...

Artikel Portal Fia Lainnya :

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © 2016 Portal Fia | Powered by Blogger