Kenapa Pemerintah Belum Mengibarkan Bendera Aceh ? Ini Jawabannya

loading...
loading...
loading...
Persoalan Bendera dan Lambang Aceh hingga menjelang berakhirnya jabatan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah tak kunjung selesai. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 yang sudah disahkan DPR Aceh belum dijalankan sebagaimana mestinya. Pemerintah Aceh sudah menandatangani pernyataan agar Bendera Bulan Bintang yang menyerupai Bendera GAM itu diubah.
Kenapa Pemerintah Belum Mengibarkan Bendera Aceh ? Ini Jawabannya
Gubernur Aceh, Zaini Abdullah melalui Kepala Biro Hukum Pemerintah Aceh, Edrian mengatakan persoalan Bendera dan Lambang Aceh masih cooling down. “Ada pernyataan bersama antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat agar bendera Aceh itu diubah,” kata Edrian dalam konperensi pers di Rumoh Kopi, Aleuhat (12/3/2017).

“Ini bukan kita tidak menghargai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA), dalam cooling down itu semua turunan UUPA maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dilakukan secara parallel dengan melakukan perubahan. Ada kesekapatan yang sudah ditandatangani bersama,” kata Edrian.

Menurut Edrian UUPA tidak dilihat secara sepenggal-penggal. “Kita melihat UUPA itu secara utuh, kita berpegang apa yang sudah disebutkan dalam UUPA. Karena ada pernyataan bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat agar Bendera dan Lambang Aceh itu diubah,” demikian Kepala Biro Hukum, Edriah S.H.

Sebagaimana diketahui, persoalan Bendera dan Lambang Aceh ini tak kunjung selesai sejak Qanun Nomor 3 Tahun 2013 itu disahkan. Puluhan kali pertemuan dengan pemerintah pusat sudah dilakukan tapi masih tetap juga cooling down.

Bahkan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) juga mendesak agar Bendera Aceh tersebut segera dikibarkan di Kantor DPR Aceh agar persoalannya tidak berlarut-larut dan anggota DPR Aceh bisa lebih fokus memikirkan kesejahteraan rakyat Aceh. Tapi upaya pengibaran bendera yang menjadi kebanggaan orang Aceh itu gagal dilaksanakan karena dilarang Pemerintah Aceh.

Jika dilihat aturan Pasal 18b Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara mengakui satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan Undang-Undang. Provinsi Aceh memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Dalam Pasal 246 ayat (2,3,4) Undang – Undang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa Pemerintah Aceh dapat menentukan dan menetapkan bendera daerah Aceh sebagai lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan dan bukan merupakan simbol kedaulatan yang aturannya ditentukan oleh Qanun Aceh Tentang Bendera dan Lambang Aceh. [Firman]
sumber: www.acehterkini.com
loading...

Artikel Portal Fia Lainnya :

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © 2016 Portal Fia | Powered by Blogger