Prilaku PLN Menurut Syariat Islam

loading...
loading...
Satu permasalahan klasik yang terus dialami oleh rakyat adalah pemadaman listrik secara bergilir yang berkelanjutan, baik siang maupun pada malam hari. Tidak jarang saat azan Maghrib hendak dikumandangkan, tiba-tiba lampu padam. Ibarat penyakit kanker stadium empat yang sulit sekali untuk diobati, namun terus mengorogoti kenyamanan para pelanggan. Begitulah kira-kira “prilaku” Perusahaan Listrik Negara (PLN), khususnya di Aceh.
Prilaku PLN Menurut Syariat Islam
Reaksi pelanggan kemudian beranekaragam, ada yang bersabar karena menyakini sebagai takdir, tapi juga tidak sedikit yang mencaci-maki, sumpah serapah dan melaknat. Demonstrasi sudah berkali-kali, namun prilaku suka padam dan memadamkan juga tak pernah berhenti. Kebiasaan buruk ini tidak saja telah terjadi sejak zaman konflik Aceh, namun pasca-MoU Helsinki ada nadanya UUPA sekalipun tidak mengubah kebiasaan lama, listrik padam berkelanjutan.

Dalam konteks ini, hak pelanggan adalah memperoleh keberlangsungan aliran listrik, karena kewajibannya telah menuaikan pembayaran sebagaimana mestinya. Maka menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya oleh PLN menjadi sesuatu yang menjadi takaran (neraca) keseimbangan.

Dalam Alquran, Allah menggambarkan betapa pentingnya menerapkan keadilan, yaitu neraca (keseimbangan) yang harus ditunaikan, “...dan Allah telah meninggikan langit-langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) supaya kamu jangan melampui batas neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (QS. Ar-Rahman: 7-9).

Lebihjauh, negara sudah menjamin secara hukum tentang pentingnya menerapkan prinsip keadilan dalam mengelola ketenagalistrikan di Indonesia. Pasal 2 angka 1 huruf b UU No.30 Tahun 2008 dengan jelas mencantumkan satu asas yang harus tunaikanya itu “efesiensi dan keadilan”.

Lalu, bagaimana jika PLN melanggar prinsip/asas keadilan ini, yang membuat kerugian bagi salah satu pihak? Pasal 4 dan pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur dan menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Termasuk hak mendapat ganti rugi atas kerusakan (elektronik) akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh PLN. Wallahu’alam.

Penulis: Chairul Fahmi, MA., Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Email: fahmiatjeh@gmail.com
sumber: aceh.tribunnews.com
loading...

Artikel Portal Fia Lainnya :

0 komentar:

Post a Comment

Copyright © 2016 Portal Fia | Powered by Blogger